Konferensi Meja Bundar (KMB)

        Setelah menyelesikan masalahnya sendiri, bangsa Indonesia siap menghadapi KMB. RI dan BFO bersiap diri memenangkan pertarungan diplomasi menghadapi Belanda yang akan disaksikan oleh wakil-wakil UNCI.

KMB berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. KMB ini dipimpin oleh perdana menteri Belanda yakni Dr. Willem Dress. Deligasi Indonesia diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan deligasi BFO diketuai oleh Suktan Hamid II. Deligasi Belanda sendiri diketuai oleh Mr. van Maarseveen, dan UNCI diwakili oleh Chritchley.

KMB berlangsung cukup lama karna ada dua masalah pokok yang sulit dipecahkan dalam konferensi tersebut yakni;

-Masalah Uni Indonesia Belanda

 Indonesia menginginkan uni yang sifatnya hanya kerja sama bebas, sedangkan Belanda menghendaki uni yang bersifat permanen.

-Soal utang Hindia Belanda

 Indonesia mengakui utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang sementara itu, Belanda menghendaki Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai saat berlangsungnya konferensi.

setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya dibuat suatu kesepakatan, yakni:

-Belanda akan mengakui kedaulatan RI pada desember 1949

-Status Irian Barat akan ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan

-Dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasrkan kerja sama sukarela dan sederajad

-RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942

-Pasukan Belanda akan dibubarkan dan dipulangkan KNIL, dan bekas anggota KNIL diperbolehkan    menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi ini merupakan koferensi yang dilaksanakan para pemimpin RI untuk melakukan pendekatan politik dengan BFO. yaitu dengan tujuan agar RI dan BFO memadukan kekuatan nasional untuk menghadapi Belanda.

Koferensi ini dilaksanakan di Yogyakarta yakni pada 19-22 Juli 1949, sedangkan 31 Juli-2 Agustus dilaksanakan di Jakarta. koferensi ini dihadiri wakil-wakil RI dan para pemimpin BFO.

Setelah usai, koferensi ini berasil menghasilkan keputusan, yakni:
- BFO mengakui bahwa Negara Indonesia Serikat(NIS) akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda
- Menyetujui pembentukan komite persiapan nasional yang terdiri dari RI dan BFO
- Negara bagian tidak akan memiliki tentara yang terpisah-pisah
- BFO mendukung tuntunan RI supaya penyerahan kedaulatan menjadi nyata, tanpa syarat, serta tanpa     ikatan politik dan ekonomi.

Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949)

Perundingan ini merupakan suatu perundingan untuk mencari penyelesaian pertikaian antara Indonesia-Belanda akibat terjadinya agresi militer kedua Belanda. dalam hal ini Dewan Keamanan PBB memerintahkan UNCI untuk merealisasikan resolusi 28 Januari 1949. inti resolusi tersebut yaitu untuk menyerukan kepada pihak yang bertikai agar menyelesaikan semua aktivitas militernya.

Perundingan ini dimulai pada 17 April 1949 yang diselenggarakan di Jakarta. perundingan ini dipimpin oleh Merle Cochran (wakil Amerika Serikat dalam UNCI), deligasi Indonesia diwakili oleh Mr.Moh. Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Dr. van Royen. akan tetapi deligasi Indonesia diperkuat oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perundingan selanjutnya.

Setelah perundingan yang berlarut-larut, akhirya pada 7 mei 1949 tercapailah persetujuan diantara pihak Indonesia-Belanda, yakni:

1) pernyataan deligasi Indonesia yaitu, mengeluarkan perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya dan bekerja sama mengembalikan ketertiban, perdamaian dan keamanan, serta ikut dalam konfrensi meja bundar (KMB).

2)pernyataan deligasi Belanda: yaitu, menyetujui kembalinya pemerintahan RI di Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak mendirikan negara-negara diwilayah RI, dan bersungguh-sungguh menyelenggarakan KMB.

 Persetujuan ini dikenal dengan sebutan 'Perundingan Roem Royen' 

Perjanjian Renville (17 Januari 1948)

         Perundingan Renville merupakan perundingan penyelesaian damai atas pertikaian Indonesia-Belanda. atas usul KTN  disepakati perundingan antara pihak RI-Belanda dilakukan di atas sebuah kapal pengangkut paukan Angkatan Laut Amerika Serikat, yakni USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta.

Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947. Degalasi RI dipimpin Mr Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh R.Abdulkadir Wijoyoatmojo (orang Indonesia yang berpihak pada Belanda).

Perjanjian ini menghasilkan persetujuan yakni disetjuinya gencatan senjata, garis yang memisahkan wilayah RI dan wilayah Belanda, TNI di tarik mundur dari daerah-daerah kantongnya. Persetujuan ini ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Atas terjadinya perjanjian ini, wilayah RI semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah Belanda. akhirnya perundingan Renville ini merugikan bangsa Indonesia, dan persetujuan ini mendapat reaksi keras dari para tokoh RI. yang berakibat kabinet syarifuddin jatuh dari kedudukannya sebagai perdana menteri karena tidak mendapat kepercayaan lagi dari rakyat.

Perjanjian Linggajati

         Perjanjian ini terjadi pada 25 Maret 1947, kedatangan Sekutu di Indonesia yang diboncengi NICA berakibat timbulnya pertempuran di berbagai daerah, setelah berdinas selama satu tahun  di Indonesia, Inggris mengambil kesimpulan bahwa sengketa Indonesia-Belanda tidak mungkin diselesaikan lewat kekuatan senjata, akhirnya pihak Inggris berusaha mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa.

perundingan tersebut diselenggarakan di Jakarta pada 20-30 September 1946,namun perlu diketahui bahwa perundingan ini tidak mencapai hasil yag diharapkan. Meskipun demikian, Inggris mencoba mempertemukan kembali phak-pihak yang bertikai dengan mengirim diplomat, Lord Killearn.

Utusan ini berhasil membawa wakil-wakil Indonesia dan Belanda ke meja perundingan di Jakarta pada 7 Oktober 1946. Degalasi Indonesia diketuai oleh perdana menteri Sutan Syahrir,sedangkan belanda diwakili oleh prof.Schermerhorn.

perundingan tersebut menghasilkan persetujuan yaitu diberlakukannya gencatan senjata antara Indonesia,Belanda,dan Inggris dan dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan Senjata.

Persetujuan perundingan Linggajati tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Indonesia dan belanda di istana Rijswijk (sekarang istana merdeka) pada 25 Maret 1947,yaitu Sutan Syahrir, Mr. Moh. Roem, Mr. Soesanto Tirtopojo, dan dr. A.K Gani. Sedangkam pihak belanda ialah Prof. Schermerhorn, Dr. van Mook, dan van poll. dan disaksikan tokoh penengah dari Inggris, Lord killearn.

Di dalam negeri, hasil persetujuan Linggajati disikapi pro dan kontra di kalangan anggota KNIP dan kedaulatan Indonesia mulai diakui oleh dunia internasional.

Agresi Militer Belanda II

        Terjadi pada 19 Desember 1948 dibawah koordinasi Dr.Bell yang terlebih dahulu menyerang pangkalan udara Maguwo dan beralih langsung ke RI yaitu dikota Yogyakarta.

Dalam serangan ini Belanda berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan penjabat tinggi lainnya. Setelah itu Belanda menyiarkan berita ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa RI sudah tidak ada dan menyatakan bahwa perlawanan TNI sama sekali tidak berarti.

Akhirnya, agresi kedua ini mengundang reaksi dan kencaman dari dunia internasional. Sehingga pada 28 Januari 1949, Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintahkan penghentian semua operasi militer Belanda karna belanda telah melanggar perjanjian renville. setelah itu selesailah agresi militer II ini diakhri dengan perjanjian Roem Royen.

Agresi Militer I Belanda

   
    Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan secara serentak terhadap wilayah RI. Serangan tersebut dikenal oleh pihak republik sebagai Agresi Militer Pertama Belanda. Sementara pihak Belanda menyebut agresinya sebagai 'Operasi Produk" karna bersifat ekonomis.

Agresi militer pertama Belanda dibawah pimpinan Simon M.Spoor (seorang mantan perwira KNIL).
agresi ini berhasil menduduki wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
menghadapi tindakan licik Belanda ini, pasukan TNI berusaha mlakukan serangan udara.Namun,harus diakui Belanda memang lebih kuat (karna Belanda memiliki senjata yang lengkap dan modern).

Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya agresi ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional, dan beberapa negara menaruh simpati penuh terhadap nasib negara Indonesia, seperti India dan Australia yang mengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam dewan keamanan PBB atas perilaku Belanda yang licik dan mengingkari janji linggajati.

Usul tersebut diterima baik oleh PBB, sehingga pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak-menembak. Tiga hari kemudian,Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata. Dengan demikian sejak 4 Agustus 1947 berakhirlah Agresi Militer I Belanda,yang diakhiri dengan perjanjian Renville.